Pasal 1234 Kuhperdata. Penjelasan Pasal 1234 KUHPerdata Pasal1234 “Tiaptiap perikatan untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu” Perikatan adalah hukum yang terletak di dalam lapangan kekayaan yang terjadi diantara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi sedang pihak yang lain wajib.
perikatan Pasal1234 Kitab UndangUndang Hukum Perdata perjanjian menyebutkan bahwa “Tiaptiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu” Pasal 1338 KUHPerdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat.
Pasal 1234 KUHPerdata (Kitab UndangUndang Hukum Perdata
Pasal 1234 KUHPerdata “Tiaptiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu” Menurut Pasal 1234 KUHPerdata prestasi itu dibedakan atas harus diberikan atau dibuatnya hanya 1 dapat diberikan atau dibuat dalam Memberikan sesuatu 2 Berbuat sesuatu 3.
IMPLEMENTASI PASAL 1234 Juncto 1338 KITAB UNDANG – UNDANG
KUH PerdataPasal 1231 Pasal 1232 Pasal 1233 Pasal1234 dan Pasal 1235 Bentuk daftardaftar cara pembukuan pajakpajak yang akan dipungut oleh negara gaji para juru simpan hukumhukuman disiplin kewajibankewajiban lain yang dibebankan kepada egawaipegawai tersebut dan apa saja yang disyaratkan untuk lengkapnya pelaksanaan peraturan.
Pasal 1234Tiap – tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatuDemikian isi dari Pasal 1234 KUHPerdata diatas semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua.
Doc Makalah Perjanjian Sewa Beli Hukum Perikatan Nay Stevani Academia Edu
Penjelasan Pasal 1233 dan Pasal 1234 KUHPerdata!!! SmartLawyer
WUJUD GANTI RUGI MENURUT KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA
Adapun penjelasan atau tafsir dari Pasal 1233 dan Pasal1234 adalah sebagai berikut Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa “tiaptiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undangundang” Pasal ini seharusnya menerangkan tentang pengertian perikatan karena merupakan awal dari ketentuan hukum yang mengatur tentang.