Prosedur Kepailitan

Prosedur Kepailitan. Sehingga dapat di simpulkan bahwa prosedur suatu perusahaan dinyatakan pailit di awali dengan adanya permohonan pailit yang disampaikan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Niaga dan selanjutnya akan diproses oleh Pengadilan Niaga sesuai dengan UndangUndang Kepailitan dan peraturan perundangundangan yang berkaitan.

Terkait prosedur UU Kepailitan menyatakan ketentuanketentuan terkait prosedur permohonan pernyataan pailit berlaku juga untuk prosedur pembatalan perdamaian Hal ini berarti pembatalan perdamaian juga harus diajukan oleh seorang advokat kecuali jika pemohonnya adalah Kejaksaan Bank Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal (saat ini.

Begini Prosedur Pembatalan Perdamaian dalam Proses Kepailitan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur renvoi dalam kepailitan menurut UndangUndang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif Berdasarkan hasil penelitian Renvoi prosedur merupakan bantahan kreditur terhadap daftar tagihan sementara kreditur yang diakui.

Prosedur Pengajuan Kepailitan

Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit Pada Pengadilan Niaga Menurut UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan prosedur permohonan Pailit adalah sebagai berikut Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera (Pasal 6.

Proses Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga

Prosedur untuk kepailitan adalah di pengadilan khusus yaitu di Pengadilan Niaga dengan tata cara dan prosedur yang khusus pula Tata cara berperkara dengan prosedur khusus tersebut pada prinsipnya menyimpang dari prosedur hukum acara yang umum Akan tetapi jika tidak diatur secara khusus dalam hukum acara kepailitan tersebut maka yang berlaku adalah.