Tanah Milik Negara

Tanah Milik Negara. Seputar Pengertian Tanah Negara Menurut “domeinverklaring” yang antara lain dinyatakan di dalam pasal I “Agrarisch Besluit” semua tanah yang bebas sama sekali dari pada hakhak seseorang (baik yang berdasar atas hukum adat asli Indonesia maupun yang berdasar atas hukum barat) di anggap menjadi “vrij landsdomein” yaitu tanahtanah yang dimiliki dan dikuasai penuh oleh Negara.

Selanjutnya pengertian yuridis tentang “tanah negara” ditegaskan di dalam PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 1 Angka 3 yakni “Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah” Perlu dicermati kalimat “dikuasai penuh oleh Negara” dalam PP No 8 Tahun 1983 dan kalimat “dikuasai.

Tata Cara Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Klinik

“Tanah yang digunakan untuk pembangunan Nusantara ini menjadi milik negara” kata Suharso dalam Sidang Paripurna di DPRRI Jakarta Selasa (18/1) Pengaturan atas aset negara nantinya akan menjadi tugas badan otorita ibu kota negara.

Jenis dan Penyebab Tanah yang Berhak Dikuasai Negara

Tanah yang dikuasai Negara bisa dimohonkan hak milik Ketentuan dan tata caranya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Tanah Negara Litigasi

Tanah NegaraUndangUndang Pokok AgrariaJenis Tanah Yang Dikuasai Pemerintahan NegaraPenyebab Tanah Dikuasai Oleh NegaraPencabutan Hak TanahPengacara PertanahanBagaimana Cara Konsultasi Hukum ?Ada dua jenis tanah negara yaitu tanah negara bebas dan tanah negara tidak bebas Tanah bebas adalah tanah yang yang belum pernah ada yang memiliki sebelumnya seperti tanah di pegunungan tanah di perhutanan dan sebagainya Pada masa pemerintahan Hindia Belanda tanah bebas cakupannya dibedakan atas 1 Tanahtanah menjadi tanah negara bebas karena dibebaskan dari hakhak milik rakyat oleh suatu instansi dianggap sebagai tanah negara dibawah penguasaan departemen yang membebaskan 2 Tanah negara bebas yang tidak ada penguasaan secara nyata diserahkan kepada suatu departemen dan dianggap tanah tersebut dalam penguasaan departemen dalam negeri Tanah negara tidak bebas mengandung arti tanah yang memiliki status sebelumnya seperti ada Hak Guna Bangunanyang tidak diperpanjang maka kembali dikuasai negara Bisa diartikan pula sebagai tanah negara yang ada hakhak rakyat atas tanah yang dikuasai oleh rakyat berdasarkan pada hukum adat mereka Sebelum terbit UUPA pengertian tanah negar Penggunaan tanah milik negara oleh rakyat bisa kita gambarkan pemilik tanah memegang hak penguasaan yuridis namun penyewa mendapatkan penguasaan fisik Hal tersebut diatur UU Nomor 5 Tahun 1960 membahas persoalan UUPA (UndangUndang Pokok Agraria) Disitu terbagi tingkatan hak penguasaan tanah meliputi hak bangsa hak negara hak Hukum Ulayat serta adat Sistem penguasaan tanah tidak hanya diberikan kepada perorangan melainkan menjadi milik negara secara mutlak Pemerintah menggunakan tanah untuk keperluan memenuhi tugas negara misalnya membangun infrastruktur serta fasilitas masyarakat Sayang sekali sekarang pemerintah mengaku kesulitan mendapatkan tanah tersebut menurut Presiden Joko Widodo RUU Pokok Agraria (PA) mengatur tentang penguasaan tanah oleh negara Jadi lahan tertentu tidak dapat diperjual belikan sebagai bisnis perorangan karena merupakan hak pemerintah setempat demi memenuhi kebutuhan bangsa Disitulah muncul istilah “tanah negara” dengan berbagai macam tujuan di Menurut Presiden Joko Widodo yang mengatakan pemerintah juga sulit memeroleh tanah maka terdapat penggolongan “tanah milik negara” Namun negara mempertimbangkan berbagai hal seperti hukum adat setempat berlaku di beberapa wilayah tertentu Muncul keterbatasan pemerintah untuk memiliki suatu lahan karena harus menghargai aturan tersebut Jadi keberadaan UndangUndang Pokok Agraria hingga sekarang hanya bertujuan menguasa dan bersifat sementara Tujuan pemerintah tetap ingin menghargai berlakunya hukum tanah adat khususnya di daerah Swapraja seperti Yogjakarta Untuk pembagian tanah negara terbagi menjadi berbagai jenis seperti contoh sekaligus penjelasan berikut! 1 Tanah Ulayat merupakan wilayah kekuasaan masyarakat sesuai hukum adat daerah Setiap tanah Ulayat seringkali menerapkan peraturan berbedabeda berdasarkan kebijakan pemimpin ataupun peraturan terdahulu 2 Tanah kawasan hutan juga milik negara dibawah penguasaan Departemen Kehutanan sesuai UU Pokok Kehutanan Tujuannya Negara mempunyai otoritas khusus terhadap penguasaan tanah untuk keperluan pemerintahan Sumbernya menggunakan UndangUndar Dasar 1945 didukung oleh Konstitusi Negara sehingga bersifat mengikat Bahkan peraturan tersebut dilindungi hukum perdata memberikan sanski tegas ketika terjadi pelanggaran serius Dengan begitulah tidak satupun pihak berani mengutakatik tanah milik negara Ada beberapa alasan mengapa tanah di suatu wilayah dikuasai negara Pertamatama karena tergolong salah satu jenis “tanah negara” sesuai penjelasan diatas seperti tanah wakaf tanah Ulayat kawasan hutan maupun konservasi Intinya memang area tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan negara beserta rakyat sehingga tidak boleh diperjual belikan Negara juga mempunyai wewenang mengambil alih tanah pribadi atau perorangan Patokan utamanya karena negara memang berkuasa terhadap seluruh wilayah termasuk tanah perairan udara serta kekayaan alam didalamnya Sifat mutlak tersebut dijelaskan melalui UndangUn Penyebab lain penguasan tanah oleh negara juga berlangsung karena kepentingan mendesak UndangUndang Nomor 20 Tahun 1961 mengatur pencabutan hak tanah beserta benda diatasnya Tentu pemilik tanah sebelumnya diberikan ganti rugi sebagaimana peraturan berlaku Intinya pemerintah menguasai tanah atas tujuan tertentu dan harus atas nama kepentingan bersama Penguasaan Negara atas tanah sudah seharusnya dilakukan demi kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanah dari UndangUndang Adapun tanah hak milik rakyat yang akan dipergunakan untuk kepentingan negara dikuasai oleh negara sudah seharusnya juga mendapatkan kompensasi yang sesuai agar tidak terjadi konflik dan menjunjung tinggi rasa keadilasn sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Begitulah informasi “tanah negara” yang selama ini belum dipahami masyarakat Banyak orang berfikir jika pemerintah mengambil lahan perorangan tanpa tanggungjawab Padahal penguasaan tanah tersebut ditujukan untuk seluruh rak Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah 1 Tidak mengerti hukum dengan baik 2 Butuh penyelesaian dengan baik 3 Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar 4 Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan 5 Terkadang memerlukan saksi ahli 6 Tidak mengerti istilahistilah hukum 7 Membetulkan dan melengkapi berkasberkas dokumen sidang 8 Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang 9 Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan Jangan khawatir Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena 1 Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008 2 Memiliki kredibilitas legalitas usaha 3 Memiliki kantor yang jelas alamatnya 4 Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan 5 Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja 6 Bisa dihubungi melalui email whatsapp dan telp di jam kerja 7 Update informasi perkembangan kasus 8 Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Cara konsultasi mengenai Tanah yang berhak di kuasai negara bisa datang langsung ke kantor LBH Jangkar atau bisa juga melalui saluran telp kantor kami Apabila anda memerlukan bantuan segera hubungi Klinik Hukum Jangkar untuk memberikan jasa konsultasi dan pendampingan Tanah yang berhak di kuasai negara atau mengalami masalah perbedaan buku tanah dan sertifikat tanah di indonesia tips mengurus surat akta tanah syarat jual beli tanah yang bisa dijadikan patokan dasar tips ampuh tangani sengketa pertanahan tanpa pengadilan belajar dasar hukum dan peraturan tanah adat di indonesia syarat serta prosedur jual beli tanah di indonesia hukum tanah swapraja dengan hak pemerintahan khusus jangan mainmain pidana masalah tanah permintaan keberatan untuk mengganti kerugian dari pengadaan tanah resiko menjual tanah tanpa disertai sertifikat tanah yang sah sengketa tanah momok bagi bisnis properti di indonesia proses balik nama sertifikat tanah permohonan peralihan hak atas tanah hukum agraria.